Karawang - Delikinformasi.com
Keterlaluan, mungkin salah satu kata yang cocok disematkan pada kegiatan yang dilakukan oleh oknum rekanan-rekanan Dibidang Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Karawang.
Hal tersebut terbukti dengan adanya laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa ada belasan pekerjaan Dibidang Pertamanan DPRKP Karawang yang menjadi temuan.
Temuan BPK tersebut antara lain, pekerjaan Pemagaran TPU dan Pembangunan Taman, yang mana menurut hasil pemeriksaan BPK terdapat belasan diantaranya mengalami kekurangan volume yang menyebabkan adanya kelebihan bayar.
Menanggapi hal tersebut, A Tatang Robert, Ketua LSM MPPN pun angkat bicara, dirinya sangat menyikapi hal tersebut dengan serius, menurutnya walaupun temuan ganti rugi pun sudah ataupun belum di selesaikan jika oknum para pejabatnya masih bercokol di sana temuan BPK RI tersebut bakal terus menerus jadi temuan.
"Saya rasa hal ini sudah sangat serius dan harus segera dilakukan tindakan hukum, karena ini bukan yang pertama terjadi di Pemerintahan Kabupaten Karawang, bahkan mungkin ditahun-tahun sebelumnya juga masih banyak yang belum selesai," ujarnya saat dihubungi via seluler, Rabu (10/10/21).
Lebih lanjut, pria yang juga kritis terhadap permasalahan korupsi di Karawang itu menyebutkan, bahwa dirinya telah memiliki semua data-data dinas mana saja yang menjadi temuan BPK, bahkan yang tahun 2019 belum selesai juga ada.
"Seharusnya para pejabat yang menjadi kuasa pengguna anggaran lebih selektif lagi dalam memilih rekanan, harus yang tanggung jawab, baik dalam kualitas maupun moralnya,"ucap Tatang.
Masih kata Tatang, akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan terkait temuan BPK di Dinas-Dinas Pemda Karawang, ada apa ?Jangan-jangan ada kongkalikong antara para oknum pejabat dan rekanan ?
"Untuk Dinas PRKP sendiri saya memang sedang fokus, kan ke mantan Kabid Rutilahu juga kasusnya saya kawal terus sampai ke Kejati, kalau dibidang pertamanan juga tidak selesai, saya juga akan bawa ke penegak hukum, seperti nasib mantan Kabid Rutilahu," tegas Tatang.(red)